Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 27232581
E-ISSN: 25983105
DOI: https://doi.org/10.52783/cepalo
Fakultas Hukum Biokimia, Genetika dan Biologi Molekuler Arsitektur
Artikel (102)
Pengaturan dan Implementasi Hospital Bylaws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah)
Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah ru...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 67-74 | 2019
Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
Dualisme hukum adalah prinsip yang harus dihindari untuk menghindari kekacauan hukum (legal disorder) dan untuk menciptakan tatanan hukum. Inilah yang terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah. Setelah dikeluarkannya Keputusan Ma...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 55-66 | 2019
Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung
Model penarapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dian...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 43-54 | 2019
Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien
Terjadinya ikatan antara pasien dan dokternya bermula ketika pasien meminta bantuan dokter mengenai kesehatannya. Hubungan demikian dikenal dengan kontrak teraupetik. Tidak dapat disangkal bahwa selalu akan terjadi sengketa antara dokter dan pasiennya. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 33-42 | 2019
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
Tukang gigi merupakan seseorang yang memiliki keahlian memasang dan membuat gigi palsu lepas pasang. Kewenangan tukang gigi dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Pada prakteknya tukang gigi tidak sekedar memasan...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 21-32 | 2019
Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy
Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali ...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 1-20 | 2019
Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
Sebagaimana diketahui, tindakan perawat asisten operator bedah dilakukan sesuai dengan perintah dokter bedah, maka secara hukum tanggung jawabnya ada pada pemberi perintah. Selanjutnya, jika terjadi penyimpangan dari perintah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perawat asisten operator bedah. Nam...
Cepalo; Vol. 1 No. 1 (2017); 57-66 | 2019
Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC)
Pentingnya keberadaan pengadilan internasional ICTY, ICTR dan ICC dalam menangani kejahatan internasional dikarenakan pengadilan nasional dianggap tidak mampu untuk merespon kejahatan internasional. Hal tersebut dapat terjadi ketika pengadilan nasional mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusa...
Cepalo; Vol. 1 No. 1 (2017); 41-56 | 2019
Aspek Hukum Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Kota Metro
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai penggerak utama. Kurangnya jumlah SDM kesehatan di puskesmas disebabkan sistem perencanaan, pengadaan dan penempatan masih perlu diperbaiki. Permasalahan: 1) Bagaimanakah perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM keseh...
Cepalo; Vol. 1 No. 1 (2017); 31-40 | 2019
Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan aset atau harta benda milik pelaku tindak pida...
Cepalo; Vol. 1 No. 1 (2017); 21-30 | 2019