Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 27232581
E-ISSN: 25983105
DOI: https://doi.org/10.52783/cepalo
Fakultas Hukum Biokimia, Genetika dan Biologi Molekuler Arsitektur
Artikel (30)
(COMPENSATION FOR REMAINING LAND IN THE CONSTRUCTION OF THE BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR TOLL ROAD; DUE TO LAWS AND LAND CONFLICTS)
The development of the Trans Sumatera toll road for the Bakauheni-Terbanggi Besar Section II package currently causes uncertainty in the calculation of compensation for residual lands, so that there is a change in the function of the land from the remaining land affected by the development. The rema...
Cepalo; Vol. 3 No. 1 (2019); 41-54 | 2019
THE NATURE OF THE AUTHORITIES IN A DEMOCRATIC RULE OF LAW
The Government should have the ability to regulate the people. The policy of a ruler is firm, not blunt up and sharp down. The state in principle is not based on mere power (matchtsstaat), but is also based on law. In the rule of law, a rule of law is not created for bad purposes. Monocracy and demo...
Cepalo; Vol. 3 No. 1 (2019); 1-10 | 2019
Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengem...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 123-130 | 2019
Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan
Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplemente...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 113-122 | 2019
Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan
Bidan adalah wanita yang telah berhasil menempuh sekolah bidan yang sudah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalitas bidan memiliki tiga kerja utama, yaitu melayani kesembuhan wanita hamil, melayani kesehatan anak, dan melayani kesehatan reproduksi wanita dan KB. Tetapi didalam p...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 103-112 | 2019
Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak
Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadi...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 93-102 | 2019
Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiaannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu
Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kawasan yang rentan terjadi konflik. Konflik tersebut terindikasi dari masyarakat desa Margosari yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan yang dapat dibahas adalah bagaimana model pe...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 85-92 | 2019
Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memastikan pelaksanaan terjaminnya hak anak-anak, tak terkecuali juga hak anak-anak sebagai seorang anak pidana begal. Pembegalan merupakan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat yang juga melanggar norma sosial, dimanapun serta dilakukan oleh siap...
Cepalo; Vol. 2 No. 2 (2018); 45-84 | 2019
Pengaturan dan Implementasi Hospital Bylaws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah)
Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah ru...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 67-74 | 2019
Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
Dualisme hukum adalah prinsip yang harus dihindari untuk menghindari kekacauan hukum (legal disorder) dan untuk menciptakan tatanan hukum. Inilah yang terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah. Setelah dikeluarkannya Keputusan Ma...
Cepalo; Vol. 2 No. 1 (2018); 55-66 | 2019