Artikel dari Penerbit "Faculty of Law, Universitas Lampung"

Penerbit: Faculty of Law, Universitas Lampung

Menampilkan semua artikel dari penerbit ini.

Ditemukan 170 artikel.

Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Gultom, Laura Naomi Rotua

Whistleblower dan Justice Collaborator berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena tidak lain adalah orang yang berkecimpung dalam institusi yang ditengarai adanya praktik korupsi, dengan kata lain keterangan saksi tersebut menjadi kunci bagi pengungkapan suatu kasus tindak ...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 129-142

Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan

Oleh: Resli, Lutfy

Kejaksaan memiliki kendala dan hambatan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti perkara korupsi yang mengakibatkan banyaknya tunggakan eksekusi perkara korupsi. Kejaksaan melakukan upaya pengembalian keuangan negara melalui kebijakan secara integral sehingga dapat melakuka...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 143-156

Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime

Oleh: Siahaan, Putri Nurmala Sari

It is expected that the existence of the Government Administration Law is expected to be a solution so that there is no expression of “bad suspicion” against government officials in making decisions accused of causing losses to state finances. In addition, the GA Law is expected to become a ...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 45-60

Law Enforcement towards Arrest by Hand Operation in the Prosecutor’s Office of Lampung Province

Oleh: Suwardi, Median

The purpose of this research is to find out the results of law enforcement activities between the North Lampung District Attorney and the Kepahiang District Attorney and to find out whether the North Lampung District Attorney and the Kepahiang District Prosecutor's Office have fulfilled the principl...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 1-12

The Funcitonalization of in Absentia Court as a Form of Corruption Crime’s Asset Recovery

Oleh: Ariansyah, Raffky , Sunarto, Sunarto, Husin, Sanusi

Examination of corruption cases in the absence of the defendant at trial still has many obstacles. The elucidation of Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning eradicating criminal acts of corruption, especially in Article 38, provides an opening for the judiciary in absen...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 13-22

Law Enforcement towards Money Laundering Prepertrators Reviewed From the Presumption of Innocence

Oleh: Ardiansyah, Rezza , Rifa’i, Eddy , Rosidah, Nikmah

Law enforcement against perpetrators of money laundering crimes has recently become a separate polemic for many law enforcers who have problems, especially about the confiscation of assets suspected of being the result of money laundering, not guided by the presumption of innocence. This writing pro...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 23-32

Reformulation of Institutional Relationship between the People’s Representative Council and the Corruption Eradication Commission

Oleh: Ramadani, Rizki

This study aims to reformulate the institutional relationships between legislative bodies and independent state institutions, by taking case studies of the House of Representatives (DPR) and the Corruption Eradication Commission (KPK). This research was conducted with a normative method using a conc...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 33-44

Authority in Handling Criminal Actions Conducted by Law Enforcers

Oleh: Rahmawati, Yustika, Linda, Rosa

The Corruption Eradication Commission (KPK) was not born. However, the handling of criminal acts of corruption is still not maximal, such as the facts found in the field that currently the eradication of corruption is carried out by the prosecutor's office and the police. The purpose of this res...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 1 (2021); 61-72

The Corruption Eradication Commission (KPK) Supervisory Board's Role as a Grantor of Permits in Corruption Crimes

Oleh: Tamara , Ragil Jaya, Siswanto, Heni , Andrisman, Tri

The existence of the Corruption Eradication Commission or Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)’s Supervisory Board to oversee KPK's work is the result of the KPK Law Number 19 of 2019. This new legislation mandates the KPK Supervisory Board to perform four primary duties. One of the duties of the Bo...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 2 (2021); 73-82

The Environment and Forestry Investigators’ Authority in Money Laundering Offenses

Oleh: Yanuar, Muh. Afdal

Investigators from the Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK) are not authorized to investigate the crime of money laundering in the elucidation of Article 74 of Law No. 8 of 2010, although they are authorized to investigate the crime of origin. Howev...

Sumber: Corruptio; Vol. 2 No. 2 (2021); 83-98

Hak dan Perizinan Penggunaan Karya

1. Lisensi Penggunaan:

Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui portal ini tunduk pada lisensi Creative Commons atau lisensi lain yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Pengguna diharapkan untuk merujuk pada kebijakan lisensi spesifik pada laman asli jurnal.

2. Tanggung Jawab Pengguna:

Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap bentuk sitasi, penggunaan kembali, dan distribusi karya telah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pernyataan Hak Cipta

1. Kepemilikan Hak Cipta:

Hak cipta untuk setiap artikel yang ditampilkan di portal ini sepenuhnya dimiliki oleh penulis dan/atau penerbit jurnal asli. Penyertaan artikel dalam agregator ini tidak menandakan transfer hak cipta.

2. Izin Penggunaan:

Setiap penggunaan komersial atau non-komersial dari materi di luar cakupan lisensi yang tertera harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta yang sah.

Pemberitahuan Privasi

1. Pengumpulan Data:

Kami berkomitmen untuk melindungi privasi Anda. Informasi pribadi yang dikumpulkan selama proses registrasi atau interaksi lain, seperti nama dan alamat email, hanya akan digunakan untuk tujuan administratif dan operasional internal portal.

2. Penggunaan dan Keamanan Data:

Data pengguna tidak akan dibagikan, dijual, atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Kami menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar untuk melindungi data Anda dari akses tidak sah.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan

1. Penerimaan Syarat:

Dengan mengakses dan memanfaatkan layanan Portal Agregator Jurnal Universitas Lampung, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Penggunaan yang Bertanggung Jawab:

Anda setuju untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari portal ini secara etis dan sesuai dengan norma akademik. Penyalahgunaan layanan, termasuk plagiarisme, pelanggaran hak cipta, atau aktivitas ilegal lainnya, dilarang keras.

Kebijakan Penggunaan Cookie

1. Fungsionalitas Situs:

Situs web ini menggunakan cookie esensial untuk memastikan fungsionalitas dasar dan meningkatkan pengalaman navigasi Anda, seperti mengingat preferensi sesi dan status login.

2. Persetujuan Pengguna:

Dengan melanjutkan penggunaan portal ini, Anda dianggap menyetujui implementasi kebijakan cookie kami. Kami tidak menggunakan cookie untuk melacak aktivitas di luar platform ini atau untuk tujuan periklanan.