Artikel dari Penerbit "Faculty of Law, Universitas Lampung"

Penerbit: Faculty of Law, Universitas Lampung

Menampilkan semua artikel dari penerbit ini.

Ditemukan 170 artikel.

Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses

Oleh: Habib, Ali

The Handling of corruption now is indeed more oriented to how to put as many corruptors as possible into a Penitentiary, while corruption itself is still rampant. The deterrent effect which is currently no longer felt by corruption convicts while serving prison sentences and the overflow of prisoner...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 1-14

Accountability of Narcotics and Money Laundering Offenders

Oleh: Kurniawan, Ivan

The narcotics crime is one of the extraordinary crimes so that it is specifically regulated in act of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The perpetrators and other parties involved in narcotics crime certainly understand the severe consequences of what they do. In connection with the abov...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 15-26

In Absentia Judiciary in Corruption Crime Cases

Oleh: Welang, P. Iskandar

The Corruption Criminal Court in absentia is a deviation or prohibited because it is considered as a violation of the defendant's human rights so that the right of the defendant to make a defense will be lost or ignored as regulated in Article 196 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Judgme...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 27-36

Reversed Proof as an Effort to Optimize the Handling of Corruption in Indonesia

Oleh: Hasan, Hafizah

Corruption occurs along with the development of the increasingly common era, which demands law enforcement and the legal justice system in Indonesia to make an effort in optimizing the handling of corruption by focusing on the evidence system. Singapore represents one of the countries that has imple...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 37-48

Changes in Corruption Eradication Commission In Legal Sociology Perspective

Oleh: Sriwidodo, Joko

The Corruption Eradication Commission is an independent state institution whose job it is to carry out the duties and powers of corruption eradication free from any power. The Corruption Eradication Commission was born during the reign of President Megawati, namely through Law No. 30 of 2002 concern...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 49-62

Legal Certainty Against Not Reporting Assets of State Administrators in Selection of Corruption Eradication Commission Chairmanship Candidates

Oleh: Salim, Wilson Gunawan

Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution that in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any power. The Report of State Official Assets (LHKPN) is a list of all the assets of the State Administrators as outlined in the LHKPN form dete...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 1 (2020); 63-74

Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Oleh: Pratama, Arie Satria Hadi

Ketentuan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu problematika bagi Jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Per...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 75-90

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Oleh: Fanhar, Frisca Tyara M

Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi polemik tersendiri ketika dasar kewenangan tersebut tidak diatur di dalam beberapa undang-undang. Hal ini memunculkan opini bahwa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak prosedur dalam pelaksanaannya. Peneli...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 91-104

Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Kusnadi, Kusnadi

Aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tidak hanya mengedepankan penghukuman fisik semata, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset, oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem yang memungkin dilakukannya penyitaan dan pera...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 105-116

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung

Oleh: Tantyo, M. Gian

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah mekanisme pengeluaran pemerintah yang memainkan peran penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli terbesar di negara ini. Dalam prakti...

Sumber: Corruptio; Vol. 1 No. 2 (2020); 117-128

Hak dan Perizinan Penggunaan Karya

1. Lisensi Penggunaan:

Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui portal ini tunduk pada lisensi Creative Commons atau lisensi lain yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Pengguna diharapkan untuk merujuk pada kebijakan lisensi spesifik pada laman asli jurnal.

2. Tanggung Jawab Pengguna:

Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap bentuk sitasi, penggunaan kembali, dan distribusi karya telah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pernyataan Hak Cipta

1. Kepemilikan Hak Cipta:

Hak cipta untuk setiap artikel yang ditampilkan di portal ini sepenuhnya dimiliki oleh penulis dan/atau penerbit jurnal asli. Penyertaan artikel dalam agregator ini tidak menandakan transfer hak cipta.

2. Izin Penggunaan:

Setiap penggunaan komersial atau non-komersial dari materi di luar cakupan lisensi yang tertera harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta yang sah.

Pemberitahuan Privasi

1. Pengumpulan Data:

Kami berkomitmen untuk melindungi privasi Anda. Informasi pribadi yang dikumpulkan selama proses registrasi atau interaksi lain, seperti nama dan alamat email, hanya akan digunakan untuk tujuan administratif dan operasional internal portal.

2. Penggunaan dan Keamanan Data:

Data pengguna tidak akan dibagikan, dijual, atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Kami menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar untuk melindungi data Anda dari akses tidak sah.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan

1. Penerimaan Syarat:

Dengan mengakses dan memanfaatkan layanan Portal Agregator Jurnal Universitas Lampung, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Penggunaan yang Bertanggung Jawab:

Anda setuju untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari portal ini secara etis dan sesuai dengan norma akademik. Penyalahgunaan layanan, termasuk plagiarisme, pelanggaran hak cipta, atau aktivitas ilegal lainnya, dilarang keras.

Kebijakan Penggunaan Cookie

1. Fungsionalitas Situs:

Situs web ini menggunakan cookie esensial untuk memastikan fungsionalitas dasar dan meningkatkan pengalaman navigasi Anda, seperti mengingat preferensi sesi dan status login.

2. Persetujuan Pengguna:

Dengan melanjutkan penggunaan portal ini, Anda dianggap menyetujui implementasi kebijakan cookie kami. Kami tidak menggunakan cookie untuk melacak aktivitas di luar platform ini atau untuk tujuan periklanan.