Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (28)
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-u...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DILEMA ANTARA TUNTUTAN DAN BATAS KEWENANGAN
Position and authority of the sub-district (head-sub district) underwent a fundamental change since the regional autonomy. Huge demands from society about function in government districts, and community development are not comparable with the authority. Therefore, the formulation of the problem in...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990
Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan mengglobal di samping masalah demokrasi dan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial memiliki hak-hak asasi yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Di dalam Universal Declaration of ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
STATUS KEPEMILIKAN TANAH PADA KAWASAN PANTAI DI PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketidaktahuan masyarakat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil membawa konsekuensi pemilikan tanah yang tidak berdasar dan pemanfaataan tanah yang merusak lin...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)
Politik pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi melalui pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) kejahatan perdagangan orang meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup pembaharuan “substansi hukum pidana” meliputi pembahar...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
MODEL KEBIJAKAN HUKUM DESENTRALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PENDEKATAN EKOSISTEM
Conceptually, policies of environmental decentralization aims to environmental conditions will be better. But the reality since the enactment of Act No. 22 of 1999 (now replaced by Act No. 32 of 2004) environmental damage tends to increase. This study aims to find a model appropriate legal policy in...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)
Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan per...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014
NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hu...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2011) | 2014