Artikel (28)
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahu...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2014
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdaya...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2014
Menjelaskan peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum. penulisan yang hendak dicapai. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah dan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2014
Menjelaskan dinamuka dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah (historical appro...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2014
AbstrakBank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat, lebih banyak menggunakan uang simpanan nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan sejenisnya, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat atau nasabah debitur melalui perjanjian kredit. Oleh karena itu sangat t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2014
Pengaturan tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2011) | 2014
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 1 (2013) | 2014
Incest merupakan perbuatan pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua keluarga inti, kecuali hubungan sexual suami istri. kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana Incest dapat dilakukan kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus pertama kali di lalui dalam pero...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2008) | 2014
AbstrakGood Corporate Governance (GCG) Merupakan suatu pedoman tatakelola perusahaan yang baik, adapun isi dari pedoman ini mencakup prinsip-prinsip mengenai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu perusahaan sangat ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2014
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal....
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3 (2010) | 2014