Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (450)
PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
Policies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2007) | 2015
Payung Hukum Pembentukan BUMDes
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung
Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen listrik di Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan tegangan listrik tinggi di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen listrik akibat ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang ber...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek
Program Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi
Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) atas dana nasabah bank yang pernah diterapakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Fungsi utama dari l...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan
Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bank dan harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan di bank. Keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
Pemerintahan Provinsi Lampung 1945-1964
This is a library research about political elite contestation in Lampung from 1945 until 1964, at that time there are three major ideology, first is Islam, second is Nationalism and third is Communism. In the old orde era, the elite politics competition in the national level describe the same thing ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME)
People's expectations of the political party the less, as seen in the decline of voter participation and cynicism on the performance of the elite in the executive and legislative branches. Of his own political party, does not appear seriousness introspection headed clear modern party program and the...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 1 (2014) | 2015
OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN
Special autonomy has been given to the people of Papua was not automatically change the demand to break away from the Unitary Republic of Indonesia. Even conflict and violence are still common, not much the case in the period before the special autonomy granted. Legal awareness that should have been...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 1 (2014) | 2015