Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (450)
53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945
Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setelah menguraikan teori-teori kedaulatan, pembukaan dan batang UUD 1945 d...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 3 (2013) | 2015
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)
Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa p...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Tujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)
Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif (doctrinal research) disimpukan bahwa, landasan filosofis...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kon...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce adalah tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif, perlindungan hokum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilihat berdasarkan proses transaksinya, yaitu Proses transaksi menggunak...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)
Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus diduku...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SAMSAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PIIL PESENGGIRI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik sampel semi terbuka untuk menganalisis berbagai fenomena proses penyelenggaraan otonomi daerah yan...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA
Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terh...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum pemerintahan desa. Menggunakan pendekatan sejarah hukum dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum pemerintahan desa dari tahun ke tahun telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil desa t...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 7 No 2 (2013) | 2015