Artikel (450)
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejala...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 3 (2012) | 2015
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan h...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Tujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinj...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Konstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Menggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusun...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Suatu negara hukum (rechts staat), peranan hukum menempati kedudukan yang utama apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi, sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi kita yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pemerintah yakni menciptakan instrum...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
The purpose of this study was to determine the role of city planning office of Bandar lampung in Spatial Utilization Control. This study uses empirical and normative juridical approach. Based on this research, the role of city planning office of Bandar lampung in controlling the spatial utilization ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai N...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
The existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015
Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2006 Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di s...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2012) | 2015