Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (60)
PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT
The role of law students in the implementation of legal aid is divided into two, namely the implementation of legal aid litigation and non-litigation legal aid. The role of students in the provision of legal aid services, urgent existence, considering many people who are not capable of, marginalized...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MENGEFEKTIFKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI
The criminal law enforcement policy (PHP), currently associated, corporations as subject’s perpetrators of corruption (TPK) include PHP in the formulation stage, the application stage and the execution stage. PHP formulation stage (in abstracto) is based on Article 20 of Law on Corruption which sh...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 9 No 1 (2015) | 2016
DESKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
Desain merupakan salah satu indikator akan nilai dari suatu produk, karena dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan sektor industri di Indonesia.Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindung...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
PERGESERAN ORGANISASI KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAHNOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Pasal 126 Ayat(1)  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kbupaten/Kta dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  Berdasarkan ketentuan tersebut Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kec...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
EVALUASI TERHADAP PERDA TENTANG RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG
Lahirnya Undang-undang No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No.  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  ternyata menimbulkan berbagai persoalan khususnya dalam perkembangan pajak Daerah dan terutama Retribusi Daerah.  Kedua peraturan tersebut...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Monitoring and observation of court decisions made by judges is a new institution in the criminal procedural law in Indonesia. Through monitoring and observation of expected gaps (gap) between what the judge decided and reality implementation of the criminal in prison can be bridged. Judges will be ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI PENGADILAN NIAGA DAN ARBITRASE
Formally, the economics of alternative dispute resolution can be done through the Commercial Court and Arbitration. Both are different in terms of the object of dispute, the procedures for dispute resolution and legal consequences. In terms of the object of dispute the equation is the Commercial Cou...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI LARANGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Consumer protection is every effort to ensure legal certainty to provide protection to consumers through the principle of balance. Consumer Protection Act Article 18 regulates the ban on the inclusion of standard clauses in the agreement, nsmun not fully reflect the principle of balance between busi...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
PERJANJIAN BELI SEWA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU
Legal status of the parties to the agreement to buy rental car as standard contracts, showing the rights and obligations that are not balanced between sellers and buyers lease rent. The obligation to lease buyers, more dominant than the rights that should be owned. This happened contrary to the righ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JASA PENILAI ASET
Institution asset appraiser is a professional business services to provide objective and independent assessment of the propert / assets. Appraisal services are particularly vulnerable to the game mark-up value of the property so that the necessary arrangements are obvious. Enterprises appraiser regu...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2007) | 2016