Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Lampung
P-ISSN: 19785186
E-ISSN: 24776238
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Fakultas Hukum Umum Arsitektur
Artikel (112)
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjuk...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 3 (2011) | 2015
Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik
Berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohona...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will gener...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarak...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional
Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan
Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya ditengah masyarakat dan Negara. Melalui wadah tersebut mereka bebas mengemukakan visi dan misinya,...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum
Indeed the legal establishment aspired by the 1945 Constitution is economic development and legal development that includes political and cultural development is also derived from the word "achieve sosial justice for all Indonesian peoples" is a form of justice in many respects. The complexity of ec...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2012) | 2015
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
This research aims to outline the policy choice of law in forming the Law on prohibition of monopoly and business competition. Based on the normative approach and by using secondary data, it can be concluded that prior to Act Number 5 of 1999 established, practices of monopoly and business competiti...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4 (2014) | 2015
HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL
The research aims to find a legal politics of harmonization the Intellectual Property Rights (IPR) of Indonesia with WTO/TRIPs agreement. Based on the juridical approach of secondary data, it was concluded that there is a harmonization between legal arrangements of IPR with the WTO/TRIPs agreement. ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4 (2014) | 2015
PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAM
The principle of sustainable development in environmental management is a principle that was born out of responses to the serious environmental damages and give bad effects for human survival, the more damaged of the environment, the higher the threat to humanity itself. Therefore, development is a ...
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4 (2014) | 2015